home

Senin, 20 Februari 2012

Perang Jawara Berebut Lahan,(?)

http://arsip.gatra.com/2005-06-16/artikel.php?id=85402


Bang Ucu (GATRA/Tatan Agus RST.)API amarah nyaris terpantik di siang hari yang panas. Wajah-wajah tegang dan teriak-teriakan penentangan terus berhamburan dari mulut ratusan pemuda yang kalap. Sepasukan polisi tak mau kalah. Mereka terus minta para pemuda itu angkat kaki. Namun, semakin deras desakan itu meluncur, semakin sengit pula perlawanan menggumpal. Sampai akhirnya polisi memilih undur diri. Bentrokan fisik pun terhindari.

Operasi pengusiran yang dilakukan personel Kepolisian Resor Jakarta Barat, dibantu tiga kompi pasukan Brigade Mobil Kepolisian Daerah Metro Jaya, pada Senin pekan lalu itu pun kandas. Para pemuda tetap bercokol di areal tanah sengketa seluas 5.500 meter persegi, di Perumahan Permata Buana Blok L4, Kelurahan Kembangan Utara, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat.

Keberadaan para penjaga lahan itu memang sudah pada tahap mencemaskan. Apalagi, sepekan sebelumnya, tepatnya Ahad 29 Mei, di lahan yang kini berdiri rumah toko itu terjadi peristiwa berdarah. Para pemuda itu terlibat bentrokan dengan kelompok massa yang mengaku dari Persatuan Pendekar Banten. Juhari, 44 tahun, dari kelompok Pendekar Banten, tewas dengan badan penuh bacokan. Sembilan orang lainnya luka-luka, dan 13 mobil rusak.

Perang jawara bisa saja kembali meletus. Pasalnya, sehari setelah kejadian, api dendam dikobarkan oleh kubu Pendekar Banten dari sarangnya di kota Serang, Banten. "Kami akan melakukan perhitungan,'' kata Mamas, juru bicara Pendekar Banten. Mereka menyebut nama sebuah kelompok yang dituding bertanggung jawab atas kematian rekannya itu.

Menurut Kepala Kepolisian Resor Jakarta Barat, Komisaris Besar I Ketut Untung Yoga Ana, bentrokan antarkelompok massa itu dipicu oleh masalah ganti rugi tanah. "Mereka tidak patuh pada hukum dan mencari jalan lain dengan memanfaatkan kelompok-kelompok tertentu," ujar Ketut. Perselisihan masalah tanah itu terjadi antara Jimmi Wijaya, pemilik perumahan, dan Aminah binti Amin, pemilik tanah.

Apa yang terjadi di Perumahan Permata Buana itu tampaknya hanya buntut tren pemakaian jasa pengamanan oleh pihak-pihak yang berselisih. Ibarat hukum pasar, semakin marak sengketa tanah di Jakarta yang tak henti bergeliat, semakin subur pula usaha jasa pengamanan tumbuh. Uniknya, mereka terbentuk berdasarkan kelompok-kelompok etnik.

Kelompok Jhon Kei, misalnya, merupakan himpunan para pemuda Ambon asal Pulau Kei, Maluku Tenggara. Terbentuk pasca-kerusuhan di Tual, Pulau Kei, pada Mei 2000, dengan nama resmi Angkatan Muda Kei (Amkei). Jhon Kei, pentolan Amkei, mengklaim punya anggota sampai 12.000 orang.

Lewat organisasi itu, Jhon mulai mengelola bisnisnya secara profesional sebagai debt collector. Banyak yang menyebut kelompok ini menjadi salah satu penguasa wilayah Jakarta Pusat. Namun Jhon membantahnya. ''Kami bukan untuk menguasai wilayah tertentu,'' katanya.

Sebagai pimpinan, kata Jhon, ia hanya mengorganisasi dan mencari job penagihan utang secara halal. "Kami tiap hari bisa dapat order. Tapi kami selektif. Kalau menguntungkan, kami jalan. Kalau nggak, ya, ditolak," tutur Jhon. Penghasilan dari dunia tagih-menagih ini lebih dari lumayan. Jhon tak mau menyebut berapa besarannya.

Tapi Jhon mengatakan, fee jasa penagihan yang diterima beragam, tergantung besaran dan tingkat kesulitannya. "Ya, 10% sampai 50%-lah,'' katanya kepada Gatra. Dengan fee sebesar itu, jangan heran jika omset yang didapat setiap bulan bisa mencapai milyaran rupiah. Penghasilan itu tentu belum termasuk uang jasa bila ada order menjaga lahan.

Bisnis "basah" ini bukan tanpa risiko. Selain harus berani adu nyali, taruhannya cukup besar: nyawa! Di lapangan, gesekan dengan kelompok lain kerap terjadi. Satu di antaranya bentrokan dengan kelompok Basri Sangaji, tokoh pemuda asal Ambon lainnya yang dipetakan menguasai wilayah Jakarta Selatan. Pada penyerangan yang brutal di kamar 301 sebuah hotel di bilangan Kebayoran pada 12 Oktober 2004 itu, Basri tewas.

Setelah peristiwa pembunuhan itu, kelompok Basri bak tiarap. Hingga kini, kelompok yang pernah dipercaya oleh terpidana kasus pembobol Bank BNI, Adrian Waworunto, menarik aset-asetnya itu belum juga memiliki pemimpin baru. Menurut kabar, Jamal Sangaji, adik sepupu Basri yang jari-jari tangannya tertebas senjata tajam dalam peristiwa pembunuhan Basri, adalah salah satu kandidat terkuat meneruskan tampuk pimpinan.

Sayang, ketika Gatra menghubungi Jamal di kediaman almarhum Basri di kawasan Jalan Bangka, yang bersangkutan tak ada di tempat. Selain kelompok Jhon Kei dan Basri Sangaji, dunia bisnis jasa pengamanan pun masih mengenal kelompok pemuda asal Ambon lainnya yang cukup populer. Sebut saja kelompok Ongen Sangaji di Jakarta Timur, Manaf di Jakarta Utara, serta Amir Latu di Jakarta Barat dan Tangerang.

Orang Betawi sendiri, sebagai tuan rumah, tak ketinggalan menghimpun diri dalam beberapa kelompok. Ada yang lewat Forum Betawi Rempug (FBR), Forum Komunikasi Anak Betawi (Forkabi), dan Ikatan Keluarga Besar Tanah Abang (IKBT). Organisasi terakhir yang lahir tahun 1993 naik daun setelah mundurnya Hercules dari kawasan Tanah Abang pada 1996. Sekaligus mencuatkan pucuk pimpinan IKBT, Muhamad Yusuf Muhii alias Bang Ucu, ke permukaan.

Bank Ucu lebih senang kalau kiprah IKBT disebut sebagai kegiatan sosial. "Kite kerjain demi yang hak dan bener, bukan demi yang bayar," katanya dengan logat Betawi yang kental. Dalam hal menduduki tanah kosong, Bang Ucu mengambil contoh, penguasaannya harus didukung putusan legal dari pengadilan atau Mahkamah Agung. Selain itu, IKBT juga membuka jasa pengamanan dan pengerahan massa demonstran. Menurut klaimnya, IKBT punya anggota puluhan ribu orang.

Adapun Pendekar Banten yang terlibat bentrok di Perumahan Permata Buana merupakan bagian dari Persatuan Pendekar Persilatan Seni Budaya Banten Indonesia (PPPSBBI). Markas dan wilayah kerja mereka sebetulnya di Serang dan areal Provinsi Banten.

Kepergian sebagian pendekar Banten itu ke Jakarta ternyata di luar pengetahuan induk organisasinya. Mereka pun sama sekali belum mengenal seluk-beluk Ibu Kota. ''Wajar saja bila kacau-balau,'' kata Haji Mudarif, Koordinator Daerah PPPSBBI Serang.

PPPSBBI didirikan 35 tahun silam oleh para pendekar dari berbagai padepokan persilatan di wilayah Banten. Dalam kiprahnya, organisasi ini kerap mendapat tugas mengamankan sebuah pasar, terutama jika ada keributan. Pernah pula, kata Haji Mudarif, para pendekar Banten menjadi kelompok yang mengamankan aksi-aksi demonstrasi yang terjadi di Banten. "Kalau aksi itu sampai berbuat anarkis, itu baru kami tindak," katanya.

Kelompok jawara Banten yang mengepakkan sayapnya hingga Jakarta justru Badan Pembinaan Potensi Keluarga Besar Banten (BPPKB). Pada 6 Juli 1998, pasca-keramaian Pam Swakarsa, kelompok pimpinan Haji Noer Indradjaja, SH, ini mendeklarasikan diri sebagai ormas multietnis di Menteng, Jakarta. "Di luar etnis Banten, ada 30 etnis dari seluruh agama," ujar Indradjaja, yang lahir pada 5 Oktober 1956.

Misi BPPKB cukup mulia: mengentaskan rakyat dari kemiskinan dan mengurangi pengangguran. Caranya, setiap anggota BPPKB yang menganggur diberi pekerjaan di perusahaan-perusahaan. Karena sebagian besar dari golongan ekonomi lemah, mereka kebanyakan menjadi tenaga satuan pengamanan. "Sebagian anggota saya kemampuannya baru di sini saja," kata Indradjaja.

Selain itu, ada pula yang mencari nafkah di terminal-terminal Jakarta. Mulai yang jadi sopir, calo, kuli panggul, pedagang, hingga sekuriti pasar. BPPKB juga menempatkan anggotanya yang nganggur untuk menjadi tenaga pengaman pada sejumlah aksi dan lahan yang dipersengketakan. Besarnya upah disesuaikan dengan luasnya lahan, siapa pemiliknya, dan siapa lawan yang akan mengganggunya.

Semakin lawan itu kuat, kata Indradjaja, semakin besar pula biaya pengamanannya. Kisaran nominal upahnya, menurut dia, bisa mencapai milyaran rupiah. Dalam lahan sengketa itu, jasa upah biasanya melalui perjanjian antara pemilik tanah dan BPPKB. Lamanya waktu bisa sampai berbulan-bulan, tergantung kebutuhan si pemilik tanah.

Di lapangan, benturan dengan kelompok lain kerap tak terelakkan. "Sudah sering kami bergesekan dengan ormas-ormas lain," ujar Indradjaja. Latar belakang itu biasanya diakibatkan oleh klaim kewilayahan. Namun, akhir-akhir ini, klaim wilayah sudah bergeser pada pesanan (order). Gesekan itu, kata Indradjaja, misalnya terjadi beberapa bulan lalu di Sunter dengan ormas FBR. Lalu dengan kelompok Hercules di bilangan Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan. Namun, sejauh ini, konflik itu bisa diselesaikan dengan baik.

Jasa pengamanan juga diramaikan oleh kelompok dari etnik Madura. Satu di antaranya, kelompok yang dipimpin Hamid. Laki-laki berkumis melintang ini mengklaim punya anak buah sampai 1.000 orang. Tidak hanya bisnis jasa pengamanan. Hamid juga menawarkan jasa penagihan utang. Untuk sekali order, upahnya 30% dari total jumlah utang yang ditagih. Dibayarkan bila tagihan sukses. Kalau gagal, ya, tidak dibayar. "Nggak apa-apa nggak dapet, itu risiko," katanya.

Di luar bisnis jasa penagihan, Hamid juga buka usaha pengamanan aset. Utamanya yang berwujud tanah kosong. Untuk yang satu ini, biasanya mereka berafiliasi dengan pengacara. Jangan kaget kalau ada kasus tanah bisa mendatangkan massa cukup besar. Satu hari mereka dibayar Rp 100.000 per kepala. "Bosnya tentu lebih tinggi dapatnya," tutur Hamid. Untuk menjaga tanah kosong, biasanya ditempatkan 10 sampai 20 orang.

Hamid pun membuka usaha sampingan, yakni bisnis demonstrasi. Tarif jasa ini lebih murah. Untuk order demonstran, cukup merogoh kocek Rp 50.000 per orang dan menyediakan nasi bungkus. Murahnya biaya ini karena memang untuk demo paling lama memakan waktu tiga jam.

Tidak ada komentar: